Politeknik Negeri Medan (Polmed) mempercepat pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) melalui penguatan tata kelola kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik. Upaya tersebut dilakukan dengan mempelajari praktik terbaik yang diterapkan Politeknik Negeri Bandung (Polban) dan Politeknik Manufaktur Bandung (Polman Bandung).
Kegiatan benchmarking dilaksanakan pada 7–8 Juli 2026 oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Zona Integritas Polmed. Selama dua hari, tim mempelajari implementasi enam area perubahan reformasi birokrasi, sistem tata kelola organisasi , serta inovasi pelayanan berbasis digital yang telah diterapkan di kedua perguruan tinggi vokasi tersebut.
Direktur Politeknik Negeri Medan, Dr. Ir. Idham Kamil, S.T., M.T., mengatakan pembangunan Zona Integritas menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan.
“Pembangunan Zona Integritas merupakan komitmen Polmed untuk menghadirkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Direktur.
Menurutnya, percepatan pembangunan Zona Integritas memerlukan perubahan budaya kerja yang didukung seluruh unsur organisasi. Karena itu, Polmed memilih mempelajari praktik yang telah berjalan efektif di perguruan tinggi vokasi lain sebagai bahan penyempurnaan sistem di lingkungan kampus.
“Benchmarking ini menjadi bagian dari upaya Polmed mempercepat transformasi kelembagaan melalui adopsi praktik-praktik yang telah terbukti berhasil. Kami optimistis, dengan dukungan seluruh sivitas akademika, target meraih predikat WBK dapat dicapai,” ujarnya.
Ketua Pokja Zona Integritas WBK Polmed, Enda Yunita Surbakti, S.E.Ak., M.Si., menjelaskan kunjungan tersebut difokuskan pada berbagai aspek yang menjadi indikator penilaian pembangunan Zona Integritas.
Di Polban, tim mempelajari penerapan tone at the top sebagai bentuk kepemimpinan yang mendorong budaya integritas, layanan akademik dan nonakademik berbasis digital melalui pelayanan satu pintu, serta pengelolaan Whistleblowing System (WBS) yang transparan dan mudah diakses.
Sementara di Polman Bandung, pembahasan mencakup pengelolaan sumber daya manusia berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), mekanisme reward and punishment, hingga penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di laboratorium maupun bengkel praktik.
“Kunjungan ini memberikan banyak pembelajaran mengenai implementasi Zona Integritas yang berjalan secara menyeluruh. Penguatan budaya antikorupsi, peningkatan kualitas pelayanan, serta komitmen pimpinan menjadi faktor penting dalam pembangunan WBK,” lanjut Enda.
Ia menambahkan, hasil benchmarking akan segera ditindaklanjuti melalui sejumlah program prioritas, antara lain penyempurnaan Lembar Kerja Evaluasi (LKE), penguatan peran Agen Perubahan, percepatan integrasi layanan internal melalui sistem Single Sign-On (SSO), serta peningkatan kampanye pengendalian gratifikasi di lingkungan kampus.
Menurut beliau, berbagai langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat implementasi reformasi birokrasi di Polmed sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada mahasiswa, mitra industri, dan masyarakat.
Polmed menargetkan pembangunan Zona Integritas berjalan secara berkelanjutan melalui penguatan sistem tata kelola, digitalisasi layanan, serta budaya kerja yang mengedepankan integritas dan akuntabilitas. Predikat WBK menjadi salah satu target institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi vokasi yang profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
